KEBIJAKSANAAN POLITIK

Politik dalam arti kebijaksanaan (policy) adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita, keinginan atau keadaan yang kita kehendaki. Kebijaksanaan POLITIK adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Pada prinsipnya pihak yang membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.

Politik nasional menggariskan usaha-usaha untuk mencapai tujuan nasional yang dalam perumusannya (strategi) dibagi dalam tahap-tahap utama yaitu: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.

Politik nasional meliputi antara lain:

• Politik dalam negeri yang diarahkan kepada mengangkat, meninggikan dan memelihara harkat, derajat dan potensi rakyat Indonesia yang pernah mengalami kehinaan dan kemelaratan akibat penjajahan, menuju sifat-sifat bangsa yang terhormat dan dapat dibanggakan.
• Politik luar negeri yang bersifat bebas aktif, antiimperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat serta diarahkan kepada pembentukan solidaritas antar bangsa terutama bangsa-bangsa, Asia-Afrika dan negara-negara non-aligned/nonblok.
• Politik ekonomi yang bersifat swasembada dan swadaya tanpa mengisolasi diri, tetapi diarahkan kepada peningkatan taraf hidup dan daya kreasi rakyat Indonesia sebesar-besarnya.
• Politik pertahanan keamanan yang keluar bersifat defensif aktif dan diarahkan kepada pengamanan dan perlindungan bangsa dan negara serta usaha-usaha nasional. Ke dalam, bersifat preventif aktif di dalam menanggulangi segala macam tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang timbul dari dalam.
• Strategi nasional adalah “tata cara” untuk melaksanakan politik/ kebijaksanaan nasional untuk mencapai sasaran dan tujuan nasional.

Contoh kasus kebijaksanaan politik ekonomi:

Kita semua tahu bahwa selama ini negara kita memberikan subsidi untuk bahan bakar minyak yang kita gunakan.Mulai dari minyak tanah,bensin dan juga solar yang sangat diperlukan oleh masyarakat luas untuk menjalankan roda perekonomian di negara kita ini.Akibat langkanya minyak tanah dan naiknya harga minyak dunia maka pemerintah melakukan kebijakan dengan cara konversi minyak tanah ke gas.Hal tersebut dikarenakan pemerintah ingin menghemat APBN yang selama ini digunakan untuk subsidi minyak tanah.Lalu beberapa waktu kemudian pemerintah juga menaikkan harga premium dan solar,ini terjadi ketika masa pemerintahan bapak SBY tercatat ada 4 kali kenaikan bbm.Kenaikan harga bbm itu bukan tanpa alasan,setiap harga minyak dunia bergejolak cenderung meningkat dan adanya krisis global maka saat itulah terjadi kebijakan untuk menaikkan harga bbm,namun perlu diketahui pak SBY sempat memberikan kebijakan penurunan harga bbm premium dan solar pada 29 Januari 2009.

Lalu yang masih hangat terjadi kenaikan bbm pada 18 November 2014 pada masa pemerintahan Jokowi,beliau menjelaskan bahwa negara membutuhkan anggaran untuk membiayai infrastruktur,pendidikan dan kesehatan.Namun pada awal bulan januari 2015 pemerintah mengumumkan turunnya harga bbm,ini berkaitan erat dengan upaya presiden Jokowi untuk melepaskan belenggu subsidi pada bbm,diharapkan dengan lepasnya harga premium ke mekanisme pasar,membuat APBN lebih terprediksi dengan baik.